Bupati Ilham Lawidu Dorong Dana Desa untuk Ekonomi Kerakyatan, Bukan Sekadar Proyek Fisik

Ampana, Sulteng – Bupati Tojo Una-Una, Ilham Lawidu, S.H., memberikan peringatan keras kepada seluruh kepala desa dan perangkat desa di wilayahnya untuk menjaga integritas dalam pengelolaan keuangan.

Hal tersebut ditegaskannya saat membuka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tingkat Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2026 di Auditorium Kantor Bupati, Selasa (28/4/2026).

Dalam arahannya, Bupati Ilham menekankan bahwa pengawasan terhadap anggaran desa saat ini jauh lebih ketat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Ia menyoroti fenomena pengurangan alokasi anggaran dari pemerintah pusat yang salah satunya dipicu oleh masih banyaknya praktik penyalahgunaan wewenang dan kebocoran anggaran di tingkat bawah.

“Pemerintah pusat melihat masih banyak kebocoran yang terjadi. Sudah banyak contoh kepala daerah maupun perangkat desa yang harus berurusan dengan hukum. Saya tidak ingin hal ini terjadi di Tojo Una-Una,” tegas Bupati Ilham.

Bupati menjelaskan bahwa workshop yang digelar bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ini merupakan langkah preventif.

Menurutnya, banyak aparatur desa yang terjerat masalah hukum bukan karena niat jahat sejak awal, melainkan akibat ketidaktahuan terhadap regulasi yang dinamis.

“Seringkali masalah muncul karena ketidaktahuan. Maka, simak dan ikuti workshop ini dengan serius agar tata kelola kita semakin berkualitas dan akuntabel,” imbuhnya.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Ilham Lawidu mendorong desa-desa di Tojo Una-Una untuk tidak sekadar bergantung pada bantuan pusat, melainkan mulai membangun kemandirian berkelanjutan.

Ia berharap penggunaan Dana Desa ke depan tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga dialokasikan untuk menggerakkan roda ekonomi kerakyatan.

Kegiatan strategis ini juga menghadirkan Anggota Komisi XI DPR RI Dapil Sulteng, Muhidin Mohamad Said, serta perwakilan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa PDTT.

Kehadiran para petinggi instansi pusat ini dimanfaatkan Pemkab Tojo Una-Una untuk membedah tuntas mekanisme penyaluran dana serta penguatan sistem akuntabilitas.

Workshop ini dihadiri secara lengkap oleh jajaran pejabat daerah, mulai dari Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, hingga seluruh Kepala Dinas. Kehadiran seluruh elemen OPD ini menjadi simbol komitmen penuh pemerintah daerah dalam mengawal pembangunan dari unit terkecil, yakni desa.

Menutup sambutannya, Bupati Ilham menyampaikan apresiasinya kepada BPKP atas pendampingan yang diberikan. Ia berharap kegiatan ini menjadi titik balik perbaikan tata kelola di tingkat desa.

“Harapan saya, sepulang dari sini tidak ada lagi keraguan dalam bekerja. Yang terpenting, tidak ada lagi perangkat desa di daerah kita yang terjerat masalah hukum,” pungkasnya.