Di Hadapan Kades se-Touna, Muhidin Said Bedah Tantangan APBN dan Dana Desa 2026

Ampana, Sulteng – Anggota Komisi XI DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah, Muhidin Mohamad Said, S.E., M.B.A., menekankan pentingnya tata kelola keuangan desa yang akuntabel sebagai benteng pertahanan ekonomi nasional.

Hal ini disampaikannya saat menjadi narasumber utama dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2026 di Auditorium Kantor Bupati, Selasa (28/4/2026).

Workshop bertajuk “Tata Kelola Keuangan Desa yang Berkualitas Dalam Rangka Peningkatan Kemandirian Desa yang Berkelanjutan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa” ini dibuka langsung oleh Bupati Tojo Una-Una, Ilham Lawidu, S.H.

Dalam pemaparannya, Muhidin menyoroti kondisi geopolitik global yang kian tidak menentu. Menurutnya, meski pendapatan negara melalui APBN tetap stabil di angka kisaran Rp3.850 triliun, Indonesia tetap harus waspada terhadap fluktuasi harga minyak dunia akibat konflik internasional.

“Setiap kenaikan 1 dolar harga minyak dari asumsi, negara harus menanggung beban tambahan sekitar 6,8 triliun rupiah. Pemerintah berkomitmen mengalokasikan hingga 220 triliun rupiah agar subsidi gas dan BBM tetap terjaga untuk rakyat,” ujar Muhidin di hadapan para kepala desa dan pejabat daerah.

Ia menegaskan bahwa stabilitas ekonomi Indonesia saat ini jauh lebih baik dibandingkan negara tetangga berkat kekayaan sumber daya alam. Namun, efisiensi anggaran di tingkat desa menjadi kunci agar keuangan negara tetap sehat.

Muhidin juga membedah dinamika Dana Desa tahun 2026. Meskipun terdapat tantangan dalam alokasi anggaran, ia optimis kemandirian desa dapat tercapai melalui inovasi ekonomi, seperti penguatan koperasi desa dan pemanfaatan program unggulan pemerintah pusat, termasuk program makan bergizi gratis yang dirancang untuk menggerakkan ekonomi riil di pedesaan.

“Tujuannya mulia, yaitu menggerakkan uang agar beredar lebih banyak di desa. Jika dikelola dengan benar, ini akan menciptakan lapangan kerja dan memberdayakan masyarakat secara langsung,” tambahnya.

Senada dengan Muhidin, Bupati Ilham Lawidu dalam sambutannya mengingatkan bahwa pusat sangat memperhatikan integritas pengelolaan keuangan di daerah. Ia menyebut salah satu alasan penyesuaian anggaran adalah masih adanya temuan penyalahgunaan wewenang.

“Kegiatan ini diinisiasi bersama BPKP agar kita semua paham aturan. Jangan sampai ada kepala desa atau perangkatnya yang bermasalah hukum hanya karena ketidaktahuan. Mari kita manfaatkan kehadiran Bapak Muhidin Said dan tim pusat untuk menyerap ilmu sebanyak-banyaknya,” tegas Bupati Ilham.

Selain Muhidin Mohamad Said, diskusi panel yang dipandu oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tojo Una-Una ini juga menghadirkan sejumlah narasumber kompeten yakni dari Pimpinan BPKP  yang embahas pengawalan akuntabilitas untuk kemandirian desa.

Selain itu pemateri dari Kementerian Keuangan Menjelaskan mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban dana desa terbaru. Serta pemateri dari Kementerian Desa dan PDT memaparkan kebijakan strategis pembangunan desa.

Acara ini dihadiri oleh jajaran Staf Ahli Bupati, para Asisten, kepala OPD di lingkungan Pemkab Tojo Una-Una, serta seluruh Kepala Desa se-Kabupaten Tojo Una-Una yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pembangunan di wilayah masing-masing.