Wabup Buol Fasilitasi Dialog Lintas Sektor, Cari Solusi Persoalan Petani dan Koperasi Plasma

Buol, Sulteng – Pemerintah Kabupaten Buol mengambil langkah cepat dalam memediasi dinamika antara petani plasma dan koperasi melalui Rapat Koordinasi Lintas Sektor yang digelar di Ruang Rapat Wakil Bupati, Selasa (10/2/2026).

Rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Buol, Dr. Moh. Nasir Dj. Daimaroto, S.H., M.H., ini bertujuan untuk mengurai benang kusut terkait manajemen internal dan operasional koperasi yang selama ini menjadi keluhan para petani.

Dalam arahannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa posisi Pemerintah Daerah dalam konflik ini adalah sebagai fasilitator dan pembina, guna memastikan aspirasi semua pihak tersalurkan secara objektif.

“Kami hadir untuk memfasilitasi dialog yang terbuka. Pemerintah daerah bertindak sebagai pembina sesuai peraturan perundang-undangan, dan tidak akan mengintervensi urusan internal koperasi,” tegas Dr. Moh. Nasir.

Dalam forum tersebut, sejumlah perwakilan koperasi memaparkan berbagai kendala krusial, di antaranya, Ketidaksesuaian data luasan lahan dengan jumlah keanggotaan. Kendala dalam pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Dan Mekanisme pembagian hasil usaha yang dinilai belum transparan.

Merespons hal tersebut, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Buol, Moh. Yamin Rahim, S.H., M.H., menekankan pentingnya ketaatan terhadap aturan main. Ia menjamin bahwa seluruh langkah yang diambil Pemkab sejauh ini telah sesuai prosedur tanpa ada keberpihakan kepada pihak tertentu.

“Pemerintah berkomitmen menjaga situasi tetap kondusif. Kami mendorong penyelesaian masalah ini secara bertahap dan berkelanjutan agar kesejahteraan petani tidak terganggu,” ujar Moh. Yamin.

Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi titik balik dalam penataan koperasi plasma di Kabupaten Buol agar lebih tertib dan transparan. Dengan data yang sinkron dan manajemen yang profesional, diharapkan fungsi koperasi sebagai penggerak ekonomi petani dapat kembali optimal.

Pertemuan strategis ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda, para Asisten Setda, pimpinan OPD teknis, camat, serta perwakilan petani yang berharap adanya solusi konkret dari hasil koordinasi tersebut.