Kawal Anggaran Daerah, Febriyanthi Hongkiriwang Fasilitasi Pemkab Morut ke Kemenkeu

Jakarta– Anggota DPD RI asal Sulawesi Tengah, Febriyanthi Hongkiriwang, S.Si, Apt, mengambil langkah nyata dalam mengawal pembangunan di daerah pemilihannya.

Ia memfasilitasi pertemuan strategis antara Pemerintah Kabupaten Morowali Utara (Morut) dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI di Jakarta, Senin (16/3/2026).

Pertemuan ini menjadi jembatan bagi Pemkab Morut untuk melobi langsung pemerintah pusat terkait optimalisasi dana transfer ke daerah, guna menyokong percepatan pembangunan di “Bumi Tepo Asa Aroa”.

Dalam audiensi tersebut, Bupati Morut Delis Julkarson Hehi menyampaikan aspirasi terkait peninjauan kembali formulasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Tujuannya agar skema anggaran yang diberikan pusat lebih proporsional dan mencerminkan kebutuhan riil pembangunan di lapangan.

Senator Febriyanthi menegaskan, dukungan fiskal yang adil sangat krusial mengingat Morowali Utara merupakan daerah yang tengah berkembang pesat.

“Morut butuh dukungan besar untuk keberlanjutan pembangunan. Penting bagi kita memastikan skema dana perimbangan benar-benar sesuai dengan kondisi daerah, agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ujar Febriyanthi.

Selain soal DAU dan DAK, diskusi dengan Direktur Dana Transfer Umum, Sandy Firdaus, juga menyoroti strategi penguatan APBD di tengah efisiensi anggaran nasional. Keduanya membahas skema bagi hasil yang lebih efektif bagi daerah penghasil sumber daya alam seperti Morowali Utara.

Bupati Delis menyampaikan apresiasi tinggi atas peran Febriyanthi dalam membuka akses komunikasi langsung dengan pengambil kebijakan di pusat.

“Kami sangat berterima kasih kepada Ibu Senator. Melalui dialog ini, kami berharap ada solusi konkret agar kebijakan transfer ke daerah lebih berpihak pada kebutuhan Morowali Utara,” kata Bupati Delis.

Pertemuan ini dihadiri oleh jajaran lengkap pejabat teras Morut, mulai dari Sekretaris Daerah Ir. Musda Guntur, hingga para kepala badan dan inspektur daerah. Kehadiran tim teknis ini menunjukkan keseriusan Pemkab Morut dalam memperjuangkan kemandirian fiskal.

Audiensi ini diharapkan menjadi titik balik penguatan sinergi antara pusat dan daerah, sekaligus memastikan kebijakan anggaran mampu mengakselerasi pembangunan infrastruktur dan layanan publik di Morowali Utara.