Optimalkan CSR dan SIPD, Bupati Morut Lakukan Kaji Banding ke Muara Enim

Muara Enim, Sumsel – Pemerintah Kabupaten Morowali Utara melakukan kunjungan kaji banding ke Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Jumat (6/2/2026).

Langkah ini diambil untuk mendalami praktik terbaik (best practice) terkait pengelolaan Forum Corporate Social Responsibility (CSR) dan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Rombongan yang dipimpin langsung oleh Bupati Morowali Utara, Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS, disambut hangat oleh Bupati Muara Enim H. Edison dan Wakil Bupati Ir. Hj. Sumarni di Balai Serasan Sekundang.

Bupati Delis mengungkapkan bahwa pemilihan Muara Enim sebagai lokasi kaji banding didasari oleh kemiripan potensi wilayah, yakni sektor pertambangan dan perkebunan.

Namun, Delis mengakui bahwa Morowali Utara perlu belajar menyinergikan kontribusi perusahaan dengan program prioritas pemerintah daerah.

“Kami ingin belajar bagaimana Muara Enim mendorong perusahaan membiayai program pembangunan yang tidak terakomodasi APBD melalui CSR tematik. Ini adalah langkah cerdas untuk mengatasi keterbatasan fiskal daerah,” ujar Delis.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Muara Enim H. Edison menjelaskan bahwa kunci keberhasilan mereka terletak pada sinkronisasi. Pemerintah memastikan program perusahaan di lapangan sejalan dengan visi daerah agar tidak terjadi tumpang tindih dan manfaatnya lebih terasa bagi masyarakat.

Selain urusan CSR, delegasi Morowali Utara juga menyoroti keunggulan Muara Enim dalam penerapan SIPD yang telah mencapai 100 persen. Bupati Delis menilai sistem yang terintegrasi sangat krusial untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan efisien.

Bupati Edison menegaskan bahwa dengan SIPD yang optimal, monitoring dari perencanaan hingga pelaksanaan anggaran menjadi lebih terukur. Hal ini secara langsung meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Muara Enim.

Kunjungan ini diharapkan menjadi awal kerja sama berkelanjutan antara kedua daerah dalam memperkuat peran sektor swasta dan optimalisasi digitalisasi birokrasi demi pembangunan yang berkelanjutan.