Jaga Independensi, PPDI Dukung Polri Tetap di Bawah Komando Presiden

Ampana, Sulteng – Wacana reposisi struktur Kepolisian Republik Indonesia (Polri) agar berada di bawah kementerian menuai tanggapan kritis. Berbagai elemen masyarakat menyuarakan dukungan agar Polri tetap di bawah kepemimpinan langsung Presiden guna menjamin independensi dan stabilitas penegakan hukum di tanah air.

Ketua Koordinator Wilayah Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), Moh. Fikri Agusti, menegaskan bahwa posisi Polri saat ini sudah ideal dan sesuai dengan semangat reformasi. Menurutnya, menempatkan Polri di bawah kementerian justru berisiko memicu intervensi sektoral yang dapat menghambat ruang gerak kepolisian.

“Kami mendukung Polri tetap berada di bawah Presiden. Hal ini sangat penting untuk menjaga fungsi utama kepolisian sebagai pengayom masyarakat dan penegak hukum yang independen. Jika berada di bawah kementerian, ada risiko fungsi tersebut menjadi kabur,” ujar Fikri dalam keterangannya, Jumat (30/1/2026).

Fikri menilai, efektivitas koordinasi nasional dalam menjaga keamanan negara akan lebih kuat jika jalur komando langsung tertuju pada kepala negara. Sebaliknya, struktur di bawah kementerian dikhawatirkan akan menambah birokrasi yang justru memperumit penanganan isu-isu strategis keamanan.

Lebih lanjut, ia berharap pemerintah dan para pemangku kepentingan dapat bersikap bijak dalam menanggapi aspirasi ini. Penguatan institusi Polri, menurut Fikri, seharusnya tidak difokuskan pada pengubahan struktur organisasi, melainkan pada peningkatan kualitas SDM.

“Fokus utama kita haruslah pada profesionalisme, transparansi, dan kualitas pelayanan publik. Struktur yang ada saat ini sudah sejalan dengan kepentingan bangsa, tinggal bagaimana kita terus mendorong Polri agar semakin profesional dalam melayani masyarakat,” pungkasnya.

Hingga saat ini, arus dukungan untuk mempertahankan struktur Polri di bawah Presiden terus mengalir dari berbagai organisasi, seiring dengan keinginan publik untuk melihat kepolisian yang bebas dari kepentingan politik praktis.