
Buol, Sulteng – Pemerintah Kabupaten Buol menunjukkan keseriusan dalam mengintegrasikan program Perhutanan Sosial dengan target ketahanan pangan dan pengembangan kawasan Agropolitan.
Upaya ini diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial, yang digelar pada Senin (1/12/202t) di Aula Lantai II Kantor Bupati.
Kegiatan strategis ini dibuka langsung oleh Bupati Buol, Risharyudi Triwibowo, dan dihadiri oleh perwakilan Balai Perhutanan Sosial Manado, Dinas Kehutanan Provinsi Sulteng, camat, lurah, kepala desa, serta pihak investor dari PT. Yusri Multi Guna Abadi.
Mewakili Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, I Wayan Susanto menjelaskan bahwa kawasan hutan di Sulteng yang mencapai kurang lebih 4,25 juta hektare memiliki potensi besar, namun menghadapi tantangan konflik tenurial. Ia menekankan bahwa kebijakan Perhutanan Sosial kini kembali menjadi Proyek Strategis Nasional.

“Perhutanan Sosial merupakan salah satu kebijakan strategis dalam penyelesaian konflik tenurial kawasan hutan. Melalui skema ini masyarakat mendapat akses kelola sebagai pelaku utama pengelolaan hutan sehingga konflik dapat diminimalkan,” ujar I Wayan Susanto.
Arah kebijakan ke depan akan difokuskan pada agroforestri pangan, hilirisasi produk, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan pengembangan kawasan terpadu.
Bupati Risharyudi Triwibowo menegaskan bahwa penguatan ketahanan pangan adalah prioritas daerah, selaras dengan visi pembangunan Buol Agamis dan Agropolitan.
Bupati menyebutkan bahwa Buol termasuk dalam lima besar kabupaten/kota di Indonesia yang ditetapkan sebagai penerima Kawasan Terpadu Mandiri oleh Kemendes PDTT.
Bupati Buol secara spesifik menyoroti pentingnya legalisasi pemanfaatan lahan Perhutanan Sosial untuk komoditas bernilai ekonomi tinggi, seperti durian varietas ekspor.
“Jika izin pemanfaatan lahan kehutanan sosial seluas 500 hektare dapat kita peroleh, maka ini akan menjadi starting point yang sangat penting bagi Buol untuk mengejar ketertinggalan,” tegas Bupati.
Mengambil contoh keberhasilan Toli-Toli dalam pengembangan durian jenis unggulan seperti Black Thorn, Bupati Buol optimistis.
Ia menyampaikan, potensi pendapatan dari satu hektare kebun durian bisa mencapai Rp 1,5 hingga Rp 3 miliar per tahun, menjadi peluang besar untuk kesejahteraan masyarakat Buol.
Keseriusan ini diiringi percepatan kerja sama dengan investor PT. Yusri Multi Guna Abadi, yang telah mencapai tahap penandatanganan MoU dalam waktu kurang dari satu bulan.
Bupati menyerukan kepada camat, kepala desa, dan masyarakat untuk berpartisipasi penuh dalam mempersiapkan lahan dan mengikuti prosedur perizinan demi menyambut investasi dan percepatan pengembangan Agropolitan ini.


Tidak ada komentar