Kemiskinan Touna Tertinggi di Sulteng, Wabup Surya: Kita Harus Berpikir Keras!

Ampana, Sulteng – Wakil Bupati Tojo Una-Una (Touna), Surya, S.Sos. M.Si., memimpin Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang digelar di Kantor Bupati Touna, Selasa (21/10/2025).

Mengusung tema “Penguatan Kelembagaan TKPKD dan Evaluasi Intervensi Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025”, rapat ini menjadi forum evaluasi kritis terhadap kinerja OPD dalam menekan angka kemiskinan yang disebut tertinggi di Sulawesi Tengah.

Hadir dalam rakor tersebut Sekretaris Daerah Alfian Matadjeng, S.Pd., M.AP., anggota DPRD Touna Abdul Hatab serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pimpinan lembaga terkait.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Surya yang juga Ketua TKPKD Touna, mengungkapkan keprihatinan mendalam terkait hasil evaluasi BPKP. Ia menyoroti bahwa alokasi anggaran yang benar-benar menyentuh langsung program kemiskinan masih sangat minim.

“BPKP memaparkan, dari Rp 260 miliar anggaran dinas yang menangani kemiskinan, ternyata hanya Rp 91 miliar yang menyentuh terkait kemiskinan. Sisanya, banyak untuk ATK, perjalanan dinas, dan lain-lain,” tegas Wakil Bupati Surya.

Ia bahkan menyebut intervensi program dari OPD yang seharusnya menangani kemiskinan berada di bawah 50%, bahkan diperkirakan hanya sekitar 30%. Kesenjangan ini dinilai sebagai penyebab utama sulitnya Touna keluar dari status kemiskinan tertinggi di Sulteng.

Wakil Bupati menekankan bahwa rapat koordinasi ini harus menjadi titik balik, apalagi Touna menempati urutan tertinggi kemiskinan di antara kabupaten/kota lain di Sulawesi Tengah.

“Kan tidak enak didengar, kalau evaluasi di Provinsi oleh Wakil Gubernur, bahwa Sulawesi Tengah, Kabupaten Tojo Una-Una tertinggi kemiskinannya. Kita harus berpikir keras bagaimana caranya kita bisa menurunkan angka ini,” serunya.

Sebagai langkah perbaikan, Wabup Surya menargetkan penguatan kelembagaan dan koordinasi, terutama dalam penyusunan program. Ia menyoroti pentingnya pelatihan manajemen risiko yang akan diselenggarakan BPKP, agar OPD dapat menyusun program yang fokus dan tepat sasaran.

Selain itu, sinkronisasi data dengan Badan Pusat Statistik (BPS) juga menjadi perhatian utama.

“Apapun data yang kita laksanakan, yang dipakai datanya adalah BPS. Jadi, bagaimana kita saling koordinasi sehingga data kita dengan BPS itu saling connect,” tambahnya.

“Saya meminta kepada Ibu Staf Ahli yang ada, mari kita bisa kerjasama mengingatkan kita sehingga di dalam penyusunan atau intervensi kegiatan-kegiatan yang ada di OPD itu bisa menyentuh langsung dengan kegiatan terkait kemiskinan,” tutupnya.

Rapat Koordinasi TKPKD Touna Tahun 2025 secara resmi dibuka dengan harapan adanya komitmen kerja sama dari semua pihak, khususnya para staf ahli, untuk memastikan setiap kegiatan di OPD menyentuh langsung upaya pengentasan kemiskinan.