
Batam – Bupati Morowali Utara, Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS, tampil sebagai figur sentral dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) tahun 2026.
Dalam forum yang digelar di Kota Batam, 18–20 Januari 2026 tersebut, Bupati Delis dipercaya menjadi moderator pada sesi krusial bertajuk “Pemilihan Kepala Daerah dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.”
Rakernas kali ini mengusung tema “Wujudkan Asta Cita untuk Daerah yang Sejahtera” dan diikuti oleh perwakilan dari 416 kabupaten se-Indonesia. Acara dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian.
Dalam sesi yang dipandunya, Bupati Delis menghadirkan Ketua Komisi II DPR RI, Dr. M. Rifqinizamy Karsayuda, sebagai pemateri utama. Diskusi ini membedah isu Pilkada secara mendalam, terutama kaitannya dengan kualitas kepemimpinan dan stabilitas pembangunan di daerah.

“Pilkada tidak bisa dipandang sekadar proses memilih pemimpin. Ini adalah bagian dari desain institusional yang sangat menentukan kualitas tata kelola dan keberhasilan pembangunan,” tegas Bupati Delis yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Investasi APKASI.
Ia mendorong diskusi pada poin subtansif, yakni bagaimana legitimasi politik hasil Pilkada harus selaras dengan kapasitas kepala daerah dalam mengelola kebijakan dan koordinasi dengan pemerintah pusat.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyoroti dinamika sejarah Pilkada di Indonesia. Ia mencatat bahwa meski Pilkada langsung memberikan legitimasi politik yang kuat, hal tersebut belum tentu otomatis berbanding lurus dengan kapasitas manajerial dan kualitas kebijakan publik.
Sejumlah isu kritis turut dibahas dalam sesi tersebut, di antaranya Rasionalitas biaya politik dan beban fiskal daerah, Distorsi demokrasi akibat politik uang dan populisme, dan Sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam sistem presidensial.
Menutup sesi, Bupati Delis menilai diskusi ini sangat relevan bagi seluruh kepala daerah. Menurutnya, pemimpin daerah saat ini tidak cukup hanya bermodal popularitas, tetapi wajib memiliki kecakapan teknokratis dan kemampuan mengelola fiskal yang baik.
“Kepala daerah harus mampu menjembatani visi pembangunan nasional dengan kebutuhan riil masyarakat. Tanpa integrasi kebijakan, efektivitas pemerintahan sulit tercapai,” pungkasnya.
Selain sesi tentang Pilkada, Rakernas XVII APKASI juga menghadirkan sejumlah tokoh nasional, mulai dari jajaran menteri hingga pakar hukum tata negara, guna membahas penguatan otonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.


Tidak ada komentar