Instruksikan OPD Berorientasi Dampak Nyata, Wabup Buol Matangkan Evaluasi PSN Tahun 2025

Buol, Sulteng – Pemerintah Kabupaten Buol bergerak cepat memastikan seluruh Program Strategis Nasional (PSN) tahun 2025 berjalan tepat sasaran. Wakil Bupati Buol, Dr. Moh. Nasir Dj. Daimaroto, memimpin langsung rapat percepatan penyusunan laporan evaluasi kinerja di Ruang Rapat Wakil Bupati, Rabu (24/12/2025).

Rapat ini menjadi krusial karena laporan tersebut akan dipantau langsung oleh Pemerintah Pusat sebagai tolok ukur keberhasilan daerah dalam menjalankan instruksi Presiden.

Salah satu poin utama yang ditegaskan Pemkab Buol adalah kesiapan penuh menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis. Pemerintah daerah telah menyiapkan regulasi alokasi APBD serta lahan khusus yang akan dijadikan satuan pelayanan gizi bagi masyarakat.

Selain itu, dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah juga diperkuat. Pemkab memberikan karpet merah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) berupa kemudahan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang diproses maksimal hanya dalam 10 hari.

Untuk menjaga daya beli warga, Wakil Bupati menginstruksikan penguatan 9 langkah konkret pengendalian inflasi dan memastikan stok cadangan beras daerah tetap aman. Tak hanya itu, keberpihakan pada masyarakat kecil ditunjukkan dengan kebijakan penghapusan berbagai retribusi yang memberatkan.

“Kami juga membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) khusus untuk mendukung program rumah layak huni bagi warga berpenghasilan rendah,” tegas Moh. Nasir.

Di sektor sosial, Pemkab Buol menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pemutakhiran data By Name By Address (BNBA) agar bantuan tepat sasaran. Layanan kesehatan juga didorong hingga ke tingkat desa melalui aktivasi kepesertaan JKN demi mencapai Universal Health Coverage (UHC).

Sementara di bidang pendidikan, fokus diarahkan pada revitalisasi sarana prasarana SD dan SMP untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih layak bagi generasi muda Buol.

Menutup arahannya, Wakil Bupati meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tidak sekadar bekerja secara administratif, tetapi berorientasi pada dampak nyata.

“Reformasi birokrasi harus dirasakan langsung oleh masyarakat melalui pelayanan perizinan yang cepat dan transparan,” pungkasnya.

Rapat tersebut turut dihadiri oleh Asisten I Moh. Kasim, Asisten II Syarif Pusadan, serta para kepala OPD terkait yang bertanggung jawab atas ketersediaan data akurat untuk dilaporkan ke pusat.