Tagih Kepastian Dana Transfer, Bupati Morowali Utara “Sentil” KPPN Poso

Tinompo, Sulteng – Bupati Morowali Utara, Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS, memberikan catatan kritis terkait penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026.

Hal tersebut disampaikannya dalam Focus Group Discussion (FGD) dan monitoring-evaluasi bersama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Poso di Tinompo, Selasa (3/3/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Delis menyoroti dampak perubahan regulasi pusat yang seringkali memicu keterlambatan pencairan dana, sehingga menekan stabilitas fiskal di daerah.

Bupati Delis mengungkapkan bahwa pemerintah daerah seringkali berada dalam posisi sulit ketika regulasi teknis, seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK), berubah saat pekerjaan di lapangan sudah berjalan.

“Ketika PMK terbit, kami langsung menyusun perencanaan dan menjalankan pekerjaan. Namun, saat terjadi penyesuaian teknis di tengah jalan, proses pencairan dana menjadi tertunda. Akhirnya daerah yang menghadapi tekanan, terutama dari pihak kontraktor,” ujar Delis.

Ia memaparkan pengalaman tahun sebelumnya, di mana dinamika regulasi menyebabkan kewajiban kurang bayar sekitar Rp23 miliar. Ketidaksinkronan antara penyaluran dana dengan pelaksanaan kegiatan ini dinilai sangat memengaruhi arus kas daerah.

Selama empat tahun terakhir, Morowali Utara berhasil menjaga tata kelola keuangan tanpa beban utang yang signifikan. Namun, Bupati mengingatkan bahwa kebijakan fiskal pusat yang tidak konsisten berpotensi merusak manajemen keuangan daerah yang sudah tertata.

Meskipun mendukung penuh penguatan pengawasan dan akuntabilitas dari pemerintah pusat, Delis menekankan pentingnya kepastian bagi daerah.

“Saya setuju dengan evaluasi sejak awal. Namun yang paling penting adalah konsistensi kebijakan. Jangan sampai daerah disalahkan atas rendahnya serapan anggaran, padahal dananya tertahan karena kendala regulasi,” tegasnya.

Pertemuan ini dihadiri langsung oleh Kepala KPPN Poso, Yosi Rizal Adyanto, beserta jajarannya. Dari sisi pemerintah kabupaten, Bupati didampingi oleh Pelaksana Tugas Kepala BPKAD Morowali Utara, Delfia Parenta, ST.

Kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan ruang koordinasi yang lebih konkret agar penyaluran TKD 2026 berjalan tepat waktu. Dengan demikian, stabilitas fiskal dan keberlanjutan proyek pembangunan di Kabupaten Morowali Utara dapat tetap terjaga tanpa hambatan birokrasi yang berkepanjangan.

Sumber: Media Delis & Djira