Bupati Ilham Teken MoU, Akses Hukum Warga Touna Terjamin

2 menit membaca
Redaksi
Nasional, News, Pemerintahan, Touna - 04 Feb 2026

Palu, Sulteng – Bupati Tojo Una-Una, Ilham Lawidu, SH., menghadiri peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Desa/Kelurahan sekaligus pembukaan Pelatihan Paralegal Desa se-Sulawesi Tengah yang digelar di Kantor Gubernur Sulteng, Kota Palu, Rabu (4/2/2026).

Acara ini merupakan momentum besar bagi penguatan supremasi hukum di tingkat akar rumput, mengingat hadirnya sejumlah tokoh nasional seperti Wakil Ketua MPR RI Abcandra Muhammad Akbar Supratman, Menteri Hukum Supratman Andi Atgas, Menteri Desa Yandri Susanto, hingga Kepala BNN RI Komjen Pol. Marthinus Hukom.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ilham Lawidu juga melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah sebagai bentuk legalitas dukungan pemerintah daerah terhadap akses bantuan hukum.

Melalui Kepala Bagian Prokopim, Moh. Zein, Bupati Ilham Lawidu menegaskan bahwa kehadiran Posbakum di setiap desa dan kelurahan merupakan langkah krusial untuk memangkas jarak antara masyarakat dengan keadilan.

“Bupati menegaskan komitmennya untuk menghadirkan keadilan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat di Tojo Una-Una. Tidak boleh ada sekat bagi warga desa dalam mendapatkan perlindungan hukum,” ujar Moh. Zein saat dihubungi togeanesia.com.

Menurut Ilham, bantuan hukum tidak boleh dipandang hanya sebagai program administratif belaka, melainkan sebuah kewajiban moral dan konstitusional negara.

“Bantuan hukum adalah wujud nyata tanggung jawab negara dalam melindungi hak-hak warga, terutama bagi kelompok miskin dan rentan yang selama ini sering kesulitan mengakses jalur hukum,” tegasnya.

Kegiatan yang juga dihadiri oleh Gubernur Sulteng Anwar Hafid dan Wakil Gubernur Reni A. Lamadjido ini diharapkan menjadi pemicu bagi para Kepala Desa di Tojo Una-Una untuk lebih proaktif dalam membina paralegal di wilayah masing-masing.

Dengan adanya pelatihan paralegal, sengketa-sengketa ringan di tingkat desa diharapkan dapat terselesaikan secara tepat tanpa harus selalu berakhir di meja hijau.

Hadirnya jajaran menteri dan kepala daerah se-Sulawesi Tengah dalam forum ini memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan hukum benar-benar hadir sebagai pengayom, hingga ke pelosok desa di bumi kepulauan Tojo Una-Una.

Bagikan Disalin

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *