
Ampana, Sulteng – Sekretaris Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Touna), Alfian Matadjeng, S.Pd., MAP., memberikan penjelasan mendalam mengenai dinamika pembangunan serta isu-isu strategis di bawah kepemimpinan IHLAS (ILHAM-SURYA).
Dalam press releasenya pada Minggu (25/1/2026), Sekda menegaskan bahwa pemerintah daerah terus bergerak maju meski dihadapkan pada tantangan karakteristik wilayah yang kompleks.
Alfian menjelaskan bahwa indikator kemiskinan di Touna sangat dipengaruhi oleh karakteristik wilayah yang mencakup status 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), kerawanan bencana, serta aksesibilitas yang terbatas.
Sebagai daerah yang memiliki gugusan pulau, pegunungan, hingga wilayah pedalaman, tantangan distribusi kebutuhan dan daya beli masyarakat menjadi lebih berat dibanding daerah lain.

“Secara persentase, angka kemiskinan kita memang terlihat tinggi. Namun jika dilihat dari jumlah jiwa, angka masyarakat miskin di Touna sebenarnya relatif kecil karena jumlah penduduk kita yang juga sedikit,” ujar Sekda.
Ia menambahkan, setiap tahunnya Pemda tetap mencatatkan peningkatan pada sektor sarana prasarana (sapras), pemberdayaan SDM, hingga pertumbuhan ekonomi.
Memasuki tahun pertama kepemimpinan IHLAS pada 2025, Pemda Touna telah merealisasikan APBD sebesar Rp 1,302 Triliun yang berfokus pada pelayanan publik. Beberapa program unggulan yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Di antaranya adalah Program Binar yang mengalokasikan sekitar Rp 7 miliar untuk bantuan biaya pendidikan mahasiswa tanpa memandang strata sosial. Ada pula Hibah Keagamaan dengan bantuan Rp 6,5 miliar untuk rumah ibadah, pondok pesantren, dan Ormas.
Dan yang berikutnya terkait bantuan Pendidikan dan Pertanian yaitu pembagian pakaian sekolah gratis, program Sekolah Rakyat, hingga perluasan cetak sawah.
Menanggapi dinamika terkait pengadaan Kendaraan Dinas Bupati senilai Rp 1,3 miliar, Sekda menegaskan bahwa proses tersebut telah melalui mekanisme yang sah. Anggaran tersebut dibahas dan ditetapkan bersama DPRD dalam APBD Perubahan 2025.
“Jika dikonversi, nilai tersebut hanya 0,099% dari total APBD 2025. Secara regulasi ini sangat rasional. Kami menghargai sikap kritis masyarakat selama tidak didasari tendensi lain, namun secara administratif ini sudah sesuai aturan,” tegasnya.
Memasuki tahun anggaran 2026, Pemda Touna melakukan langkah berani dengan mengefisiensikan belanja daerah. Hal ini dipicu oleh berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 150 miliar.
Kebijakan strategis yang diambil adalah meniadakan anggaran sewa kendaraan bagi pejabat ASN di lingkup Pemda Touna setelah masa kontrak berakhir. Para pejabat kini diarahkan untuk mengoptimalkan kendaraan operasional yang tersedia guna menghemat kas daerah.
Menutup keterangannya, Alfian Matadjeng mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tidak terjebak dalam dinamika isu yang berulang dan kontraproduktif.
“Mari beri kesempatan kepada Bupati dan seluruh jajaran untuk fokus bekerja di sisa masa bakti ini. Target kita jelas, mewujudkan Touna yang Religius, Maju, Adil, dan Sejahtera atau ReMAJa BerSUara,” pungkasnya.

Tidak ada komentar