Gandeng BPKP, Bupati Verna Perketat Pengawasan Keuangan Daerah di Poso

Poso, Sulteng – Bupati Poso, dr. Verna G.M. Inkiriwang, menghadiri Rapat Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tengah di Siuri Convention Hall, Jumat (23/1/2026). Pertemuan ini menjadi momentum penguatan komitmen daerah dalam menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan transparan.

Acara yang dihadiri langsung oleh Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Tengah, Agus Yulianto, ini dirangkaikan dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama. Kerja sama ini difokuskan pada penguatan pengawasan serta pendampingan teknis dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Verna tampil sebagai narasumber yang memaparkan arah kebijakan Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Poso. Ia menegaskan bahwa prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik telah menjadi fondasi utama dalam setiap pengambilan kebijakan.

Bupati menjelaskan bahwa Pemkab Poso tengah memacu transformasi digital untuk menutup celah penyimpangan. Beberapa langkah strategis yang dijalankan meliputi Optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Digitalisasi sistem absensi dan manajemen kepegawaian, Penguatan pusat data terintegrasi untuk mendukung akuntabilitas APBD, serta Penerapan sistem pencegahan korupsi yang lebih ketat menjadi langkah strategis lainnya.

Bupati Verna menekankan bahwa kehadiran BPKP bukan sekadar sebagai auditor, melainkan mitra strategis dalam memberikan asistensi bagi aparatur daerah.

“Sinergi dengan BPKP sangat penting, baik dalam evaluasi program maupun peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan teknis. Kami ingin memastikan setiap rupiah anggaran daerah dikelola secara tepat sasaran,” ujar Bupati.

Melalui kolaborasi ini, Pemerintah Kabupaten Poso berharap dapat mempercepat pembangunan daerah yang berkelanjutan dengan dukungan sistem pengawasan internal yang jauh lebih kuat dan efektif.