Lantik 16 Pejabat Tinggi Pratama, Wali Kota Hadianto: Mutasi Bukan Hukuman, Tapi Strategi

Palu, Sulteng – Wali Kota Palu, H. Hadianto Rasyid, SE, resmi melantik dan mengambil sumpah 16 Pejabat Tinggi Pratama di Gedung Kesenian Kota Palu, Rabu (07/01/2026). Momentum ini ditegaskan sebagai langkah penyegaran birokrasi untuk mengejar target pembangunan daerah yang lebih agresif.

Dalam arahannya, Hadianto meminta seluruh pejabat menyikapi mutasi dengan perspektif positif. Ia menepis anggapan bahwa pergeseran jabatan merupakan indikator kinerja buruk. Sebaliknya, ia menyebut para pejabat yang dilantik adalah figur-figur terbaik yang telah mengawal satu periode kepemimpinannya.

Wali Kota menegaskan bahwa pola rotasi jabatan di lingkup Pemkot Palu kini jauh lebih dinamis. “Jika dulu mutasi harus menunggu dua tahun, sekarang dalam dua bulan pun evaluasi bisa dilakukan. Saya ingin kita semua bekerja dengan performa maksimal setiap saat,” tegasnya.

Keseriusan ini dibuktikan dengan peninjauan pakta integritas secara mendalam. Hadianto mengungkapkan bahwa dirinya membacakan dan membedah poin-poin pakta integritas tersebut secara maraton demi memastikan setiap kepala dinas memiliki komitmen yang sejalan dengan visi daerah.

Hadianto menetapkan sejumlah indikator utama yang harus segera dikejar oleh para pejabat baru, di antaranya Penanganan Stunting. Meski telah meraih penghargaan, ia meminta angka stunting terus ditekan lebih rendah.

Ia juga menyoroti tentang pengurangan pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja dan iklim ekonomi yang lebih sehat. Serta Digitalisasi Birokrasi dengan percepatan penerapan e-office dan sistem SanguPalu agar kinerja aparatur lebih terukur.

Ia juga memberi contoh keberhasilan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang mampu mendongkrak pendapatan daerah dari ratusan juta menjadi Rp3,7 miliar dalam dua tahun. Prestasi semacam inilah yang diharapkan muncul di seluruh sektor.

Sebagai penutup, Wali Kota Hadianto mengingatkan bahwa pejabat publik adalah “pejuang” yang menjadi tumpuan harapan masyarakat. Ia mewajibkan seluruh kepala dinas untuk selalu aktif dan mudah dihubungi selama 24 jam demi merespons kebutuhan kota yang mendesak.

“Tidak ada urusan suka atau tidak suka dalam penempatan ini. Semua berdasarkan pertimbangan matang. Saya ingin semua fokus bekerja, bukan hanya satu atau dua orang, tapi kolektif sebagai tim yang disiplin,” pungkasnya.