
Ulubongka, Sulteng – Kepolisian Republik Indonesia, melalui peran strategis Bhabinkamtibmas, terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program pembangunan nasional, termasuk di sektor kehutanan dan lingkungan.
Keterlibatan aktif Bhabinkamtibmas menjadi kunci sukses menjaga keamanan dan ketertiban dalam implementasi program perhutanan sosial yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat di pedesaan.
Pada Sabtu (13/12/2025) pukul 10.00 WITA, suasana Desa Bongka Makmur, Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tojo Una-una, menjadi saksi sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan kepolisian.
Bripka Surya, Bhabinkamtibmas Desa Bongka Makmur, terlibat langsung dalam kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) program Pendampingan Fasilitasi Agroforestri Pangan dan Energi – Perhutanan Sosial (PAFE-PS).

Kegiatan ini dipimpin oleh tim dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia (melalui Dirjen Perhutanan Sosial dan Dirjen PDAS), Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah (UPTD KPH Sivia Patuju), dan perwakilan Balai Pengelolaan DAS Palu-Poso.
Mereka meninjau langsung lokasi perhutanan sosial, bersama dengan Sekdes sekaligus Ketua Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Agroforestri Tiga Desa Bongka Makmur, Bapak Sudjamat, dan para pemilik lahan.
Ketua Tim dari Kementerian Kehutanan, Bapak Sakti, menjelaskan bahwa survei ini bertujuan memonitoring dan mengevaluasi pertumbuhan tanaman kehutanan yang dikembangkan oleh KUPS, khususnya alpukat dan pohon nantu.
Kedua jenis tanaman ini merupakan bagian integral dari konsep agroforestri yang bertujuan menggabungkan unsur kehutanan dengan produksi pangan atau energi, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan anggota KUPS secara berkelanjutan.
Kapolsek Ulubongka, Iptu Muhajir Wonti, menyatakan bahwa pihak Kementerian Kehutanan secara khusus meminta pelibatan pihak kepolisian dalam setiap aktivitas perhutanan sosial.
“Keterlibatan Bhabinkamtibmas sebagai Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) sangat krusial. Ini bukan sekadar pengamanan, tetapi merupakan langkah preventif untuk menghindari potensi konflik lahan,” ujar Iptu Muhajir Wonti.
Potensi konflik lahan merupakan tantangan serius dalam program perhutanan sosial yang dapat mengganggu stabilitas Kamtibmas.
Dengan kehadiran Bhabinkamtibmas sejak tahap awal hingga monitoring, proses implementasi program strategis nasional ini diharapkan dapat berjalan lancar, aman, dan tertib.
Kehadiran Bripka Surya di Desa Bongka Makmur memastikan bahwa program PAFE-PS tidak hanya sukses secara ekologis dan ekonomis, tetapi juga sukses dalam menjaga kerukunan dan keamanan masyarakat desa.
Inilah wujud nyata sinergi multi-pihak demi terwujudnya masyarakat sejahtera yang hidup harmonis dengan sumber daya hutan.

Tidak ada komentar