Bupati Bangkep Hadiri Deklarasi Forum DPRD Penghasil Nikel, Perjuangkan DBH Proporsional dan Perlindungan Laut

Palu, Sulteng — Demi memperkuat posisi daerah penghasil nikel dan wilayah terdampak, Bupati Banggai Kepulauan, Rusli Moidady, menghadiri Rapat Pembentukan Forum DPRD Penghasil Nikel di Ruang Sidang DPRD Provinsi Sulawesi Tengah pada Senin (8/12/2025).

Kegiatan penting ini dihadiri oleh sejumlah tokoh sentral, termasuk Wakil Menteri ESDM RI, Gubernur Sulteng Anwar Hafid, pimpinan DPRD se-Sulawesi Tengah, serta Bupati/Walikota dari berbagai daerah penghasil nikel yang tergabung dalam forum ini (Sulteng, Sultra, Sulsel, Maluku Utara, dan Papua Barat Daya).

Forum ini dibentuk sebagai konsolidasi baru untuk menyatukan langkah dalam memperjuangkan kepentingan daerah, dengan fokus utama pada Optimalisasi PAD dari sektor pertambangan dan hilirisasi. Perjuangan skema Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih adil dan proporsional serta Pengawalan ketat kewajiban sosial dan lingkungan perusahaan tambang.

Ketua DPRD Provinsi Sulteng, H.M Arus Abdul Karim, sebagai inisiator forum, menyatakan kebanggaannya bahwa kawasan ini menjadi motor utama hilirisasi industri nikel, tetapi juga menyoroti ketimpangan.

“Telah menjadi motor penggerak utama hilirisasi industri nikel. Kita bangga menjadi bagian integral dari rantai pasok energi masa depan. Namun, daerah masih menanggung beban sosial, tekanan infrastruktur, hingga risiko kerusakan lingkungan yang belum sebanding dengan manfaat yang diterima,” kata Arus.

Forum ini, menurutnya, menjadi wadah untuk menyatukan visi misi agar DBH lebih bermartabat dan berkeadilan, serta mendorong produk hukum daerah yang melindungi hak masyarakat adat dan meminimalisir dampak lingkungan.

Bupati Banggai Kepulauan, Rusli Moidady, menyambut baik inisiatif ini sebagai langkah kolaboratif strategis. Ia menyoroti posisi unik Banggai Kepulauan yang meskipun bukan pusat tambang, namun terkena imbas signifikan dari aktivitas distribusi dan mobilisasi nikel lintas-perairan.

“Daerah seperti Banggai Kepulauan membutuhkan perhatian lebih dalam perumusan kebijakan, terutama terkait dampak perairan, pengawasan jalur transportasi mineral, hingga perlindungan ekosistem laut yang menjadi tumpuan hidup masyarakat kami,” tegas Bupati Rusli.

Ia mendesak perlunya penataan ulang skema DBH dan CSR lintas-wilayah agar manfaat ekonomi tambang tersebar lebih merata. Selain itu, Rusli juga mendorong industri nikel untuk membuka peluang kemitraan bagi UMKM lokal dan mengutamakan penyerapan tenaga kerja daerah, tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.

Pembentukan forum ini diproyeksikan menjadi motor pengawalan hilirisasi nikel agar memberikan nilai tambah maksimal dan meningkatkan posisi tawar daerah dalam pengambilan keputusan di tingkat nasional.