Luhut Beberkan Alasan Bandara IMIP Dibangun untuk Investor Tiongkok di Era Jokowi

Jakarta – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, akhirnya merespons kontroversi seputar pembangunan bandara di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).

Dalam rilis resmi pada Senin (1/12/2025), Luhut membenarkan bahwa ia telah memberikan izin pembangunan fasilitas tersebut saat menjabat sebagai Menko Maritim dan Investasi di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Luhut menjelaskan bahwa izin pembangunan bandara ini merupakan bagian integral dari strategi besar pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia, khususnya nikel melalui kebijakan hilirisasi.

Ia mengakui bahwa pengembangan kawasan industri Morowali yang dimulai era Presiden SBY dan diresmikan di masa Presiden Jokowi membutuhkan investasi besar.

Menurut Luhut, setelah melalui berbagai kajian, Tiongkok adalah satu-satunya negara yang siap memenuhi kebutuhan investasi, pasar, dan teknologi yang diperlukan untuk menggarap proyek hilirisasi ini.

Atas izin Presiden saat itu, Jokowi, Luhut bertemu Perdana Menteri Li Qiang untuk menyampaikan kebutuhan Indonesia dalam pengembangan industri hilir. Ia juga berkoordinasi langsung dengan Wang Yi untuk memastikan seluruh operasi mematuhi hukum Indonesia.

Mengenai bandara IMIP, Luhut menyatakan bahwa keputusannya diambil melalui rapat resmi bersama instansi terkait. Pembangunan bandara dianggap sebagai fasilitas standar yang wajar untuk mengakomodasi investor skala besar, mirip dengan praktik yang ada di Vietnam dan Thailand.

Ia menegaskan bahwa Bandara tersebut hanya ditujukan untuk penerbangan domestik. Fasilitas ini tidak akan pernah menjadi bandara internasional karena tidak dilengkapi fasilitas bea cukai atau imigrasi.

Luhut juga menepis tuduhan bahwa pemerintah terlalu condong ke Tiongkok. Ia menekankan bahwa kerja sama ini murni didasarkan pada persyaratan teknis dan investasi yang hanya dipenuhi oleh Tiongkok saat itu.

Luhut juga membantah keterlibatan pribadinya dalam bisnis terkait industri ini, menegaskan bahwa seluruh keputusannya dibuat objektif demi kepentingan nasional.

Sebagai bukti, sejak 2021 ia telah meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menindak perusahaan hilirisasi Tiongkok yang tidak memenuhi standar lingkungan.

Terakhir, ia menegaskan pentingnya hilirisasi sebagai kunci kekuatan ekonomi Indonesia saat ini, yang kini akan diperluas ke sektor lain seperti pertanian dan hortikultura di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui program TSTH2 di Humbang Hasundutan.