Tingkatkan Keuangan Daerah, Bupati Touna Tandatangani PKS Optimalisasi Pajak Pusat dan Daerah

Ampana, Sulteng – Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una (Touna) menunjukkan komitmennya dalam memperkuat keuangan daerah melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Daerah (PKS OP4D).

Acara yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan ini diikuti secara daring oleh 109 pemerintah daerah se-Indonesia pada Rabu (15/10/2025).

Bupati Tojo Una-Una, Ilham Lawidu, didampingi Sekretaris Daerah Alfian Matajeng, secara langsung menandatangani perjanjian ini dari Kantor Bupati. Partisipasi Touna bersama 6 provinsi, 71 kabupaten, dan 32 kota lainnya, menandai langkah serius daerah dalam bersinergi dengan pemerintah pusat.

Meningkatkan Kapasitas Fiskal dan Transparansi

Kerja sama ini bertujuan utama untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak melalui kolaborasi antara pusat dan daerah. Diharapkan PKS OP4D dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah, meningkatkan transparansi perpajakan, mengembangkan kompetensi SDM, dan pada akhirnya, meningkatkan kualitas layanan publik.

Bupati Ilham Lawidu menyambut baik inisiatif ini, menegaskan bahwa ini adalah langkah nyata menuju sistem perpajakan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel di Touna.

Baca Juga

Kapolres Touna Ajak Warga Aktifkan Kembali Poskamling

“Melalui kerja sama ini, kita berharap dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah yang akan berdampak langsung pada pembangunan dan peningkatan layanan publik di Tojo Una-Una,” ujar Bupati Ilham.

Fokus pada Pembenahan Sistem

Bupati Ilham menekankan bahwa perjanjian ini bukan sekadar seremonial, melainkan momentum penting untuk pembenahan sistem. Pembenahan yang dimaksud mencakup penguatan regulasi, pemutakhiran basis data wajib pajak, hingga pelatihan dan pendampingan teknis bagi petugas pajak daerah.

Ilham berharap kolaborasi ini dapat memperkuat posisi fiskal Kabupaten Tojo Una-Una. Dengan keuangan yang lebih sehat, pembangunan dapat dipercepat, khususnya pada sektor-sektor prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Dengan terlaksananya PKS OP4D secara nasional, Pemerintah Pusat berharap tercipta sistem pemungutan pajak yang harmonis, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik, guna menciptakan keuangan negara yang sehat dan berkelanjutan.