Tegaskan Keamanan Obat Tanggung Jawab Kolektif, Wakil Bupati Touna Dorong Sinergi Lintas Sektor

Ampana, Sulteng – Wakil Bupati Tojo Una-Una, Surya, S.Sos., M.Si., menegaskan bahwa pengawasan keamanan obat dan makanan adalah tugas kolektif, bukan semata-mata tanggung jawab Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM).

Hal tersebut terungkap dalam Forum Konsultasi Publik Lintas Sektor yang digelar oleh Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) Kabupaten Banggai di Kantor Bupati Tojo Una-Una, Selasa (14/10/2025).

Acara bertema “Kolaborasi Bersama untuk Meningkatkan Layanan BPOM yang Prima” ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Touna, Surya, S.Sos., M.Si.

Dalam pidato kuncinya, Wakil Bupati Surya menekankan bahwa pengawasan obat dan makanan bukan hanya tugas tunggal Loka POM, melainkan tanggung jawab seluruh elemen.

“Forum ini adalah momentum penting untuk memperkuat sinergi dalam mewujudkan keamanan, mutu, dan manfaat obat serta makanan yang beredar,” ujar Wakil Bupati.

Surya mengajak semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, stakeholder, pelaku usaha, hingga masyarakat untuk berdiskusi terbuka.

Ruang diskusi ini penting untuk mengatasi tantangan di lapangan, termasuk pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pengawasan produk pangan lokal, serta edukasi publik.

Ia mengapresiasi inisiatif kolaborasi lintas sektor Loka POM, yang dinilainya sejalan dengan visi Pemkab Touna untuk membangun daerah yang sehat dan berdaya saing.

Sebagai hasil akhir, Wakil Bupati berharap forum ini melahirkan tiga pilar utama yaitu Kesamaan Persepsi dan Komitmen antar instansi dalam pengawasan, Langkah Strategis untuk penguatan edukasi dan pemberdayaan masyarakat dan Mekanisme Kerja Sama yang lebih efektif antara semua pihak.

“Mari kita jadikan forum ini menjadi wadah kolaborasi nyata untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan aman,” pungkasnya.

Acara diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara kesepakatan. Kesepakatan tersebut mencakup penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan pengawasan, perluasan program edukasi hingga ke tingkat desa, serta komitmen penegakan hukum yang tegas terhadap peredaran obat dan makanan berbahaya.