Protes Warga Terhadap Tambang di Borone, Pemkab Touna Tuntut Tanggung Jawab PT. Estetika

Ampana Tete, Tojo Una-Una – Warga Dusun Poyompo, Desa Borone, Kecamatan Ampana Tete, menyuarakan penolakan keras terhadap operasi tambang mineral bukan logam dan batuan (MBLB) milik PT. Estetika. Aksi protes ini dipicu oleh kekhawatiran warga terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas tambang tersebut, baik terhadap lingkungan maupun kehidupan sosial ekonomi mereka.

Aksi unjuk rasa ini menarik perhatian serius Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una. Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab, Aspan P. Taurenta, menegaskan bahwa pemerintah daerah menghargai aspirasi masyarakat dan menuntut agar PT. Estetika bertanggung jawab penuh atas dampak yang terjadi.

“Setiap kegiatan pertambangan wajib mematuhi aturan dan perizinan yang berlaku, serta memprioritaskan kelestarian lingkungan. Perusahaan harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak yang ditimbulkan,” ujar Aspan.

Menurutnya, PT. Estetika telah beroperasi di wilayah tersebut selama kurang lebih lima tahun. Terkait protes yang terjadi, Pemkab Touna mendesak perusahaan untuk segera memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang terdampak dan melakukan perbaikan lingkungan hingga proses penutupan tambang selesai.

Setelah melalui proses mediasi, masyarakat dan pihak perusahaan mencapai kesepakatan. Masyarakat yang dirugikan diwajibkan untuk menyiapkan data dan dokumen terkait kerugian mereka, sementara perusahaan berkomitmen untuk merehabilitasi kerusakan lingkungan hingga akhir penutupan tambang.

Pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan hak-hak masyarakat. “Kami mengajak semua pihak untuk berkomunikasi secara konstruktif demi kebaikan bersama,” tutup Aspan.

Aksi protes ini menunjukkan betapa pentingnya peran serta masyarakat dalam mengawasi aktivitas pertambangan dan menjadi pengingat bahwa pembangunan yang mengabaikan aspek sosial dan lingkungan akan selalu mendapatkan penolakan.

Sumber: Diskominfo Touna